Mendongkrak Posisi Menuju Halaman 1 Google

Pemerintah Indonesia terlalu ambisius dalam upayanya untuk memiliki perjanjian perdagangan bebas internasional, kata seorang pengamat. Indonesia for Global Justice (IGJ) melihat ambisi pemerintah dalam menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas hanyalah untuk mencapai target secara kuantitas, Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan di sini pada hari Sabtu. Pernyataan IGJ merupakan reaksi terhadap seruan Presiden Joko Widodo untuk segera menyimpulkan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada pertemuan KTT ASEAN minggu lalu di Singapura.

Mendongkrak Posisi Menuju Halaman 1 Google. Rachmi mengatakan pada 2018, ada banyak pembicaraan perdagangan internasional yang pemerintah ingin selesaikan seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Eropa FTA (IEFTA), dan Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCPA). Dia juga menunjuk pada pengambilalihan ratifikasi enam perjanjian perdagangan dari Dewan Perwakilan Rakyat oleh pemerintah bahwa ratifikasi dapat disahkan tanpa persetujuan DPR.

Keenam perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Perdagangan Layanan di bawah ASEAN-India FTA (AITISA), Protokol Ketiga untuk mengubah Perjanjian Perdagangan Barang di bawah ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Protokol untuk Merevisi Kerangka Perjanjian di bawah ASEAN-China FTA (ACFTA), perjanjian ASEAN tentang Pedoman Peralatan Medis, Protokol untuk Penerapan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Layanan (AFAS-9) ke-9, dan Protokol untuk merevisi PTA Indonesia-Pakistan (IP-PTA). Rachmi mengatakan pemerintah tidak perlu terlalu ambisius dalam mencari kesimpulan perjanjian perdagangan bebas tahun ini atau tahun depan.

Baca juga Jasa SEO Halaman 1 Google.

Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan tentang dampaknya karena perjanjian perdagangan bebas tidak hanya menyangkut ekspor dan impor, katanya. Sebelumnya pemerintah mengatakan telah siap untuk menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yang telah tertunda karena harus mengikuti prosedur pelaporan ke DPR.

Keputusan itu diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setelah memimpin pertemuan koordinasi tentang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di sini awal bulan ini. Darmin mengatakan proses ratifikasi akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 terutama bab terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dan ditentukan melalui Peraturan Presiden.

Pemerintah memutuskan untuk mengadopsi kebijakan tersebut karena tidak ada tanda kepastian ratifikasi, setelah enam perjanjian internasional telah secara bertahap diajukan ke DPR lebih dari 60 hari sebelumnya. Berdasarkan UU pasal 84 poin 4, jika DPR gagal mengambil keputusan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari kerja, pemerintah dapat memutuskan apakah penting atau tidak mendapat persetujuan DPR untuk ratifikasi. Lihat penawaran harga jasa seo disini sekarang.

Kami akan segera melaporkan kepada Presiden draft Peraturan Presiden, kata Darmin. Rachmi mengatakan untuk meningkatkan ekspor, pemerintah perlu mengatasi sejumlah hambatan di negara ini untuk memperkuat daya saingnya. Jika pemerintah hanya ingin mencapai target untuk meningkatkan ekspor dalam jangka pendek, pertama-tama pemerintah harus menghilangkan hambatan bukan dengan menandatangani banyak perjanjian perdagangan bebas, katanya. Selain itu, pemerintah tidak boleh berpikiran sempit dalam melihat kerja sama perdagangan hanya tentang ekspor dan impor, katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *